Sejarah Masa Pendudukan Prancis di Indonesia (1808 - 1811)
Mungkin banyak orang tidak menyadari bahwa Prancis juga pernah menjajah Indonesia. Ya, kekuasaan Belanda di Indonesia pada abad 18 hingga abad 19 tidak berlangsung penuh karena Prancis pernah berhasil menguasai Belanda. Perebutan kekuasaan di wilayah Eropa membuat Belanda takluk di bawah kekuasaan Prancis. Artinya, Belanda sempat berada di bawah penjajahan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte
Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Prancis, berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini kemudian menjadi bawahan Prancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sementara Raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintahan peralihan di Inggris yang ketika itu menjadi musuh Prancis.
Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, tanah jajahan yang dahulu dikuasai VOC diurus oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad (Dewan Asia). Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg (1801-1804).
Johannes Siberg seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yang liberal. Akan tetapi, sebelum resmi berkuasa di Indonesia, ia mengirimkan dua komisaris ke Indonesia, yaitu Nederburg dan van Hogendorp. Keduanya memiliki pandangan berbeda tentang politik kolonial yang akan diterapkan. Hal itu terjadi karena berkembangnya paham-paham baru di Eropa sebagai dampak Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Pandangan kedua komisaris tersebut sebagai berikut:
1). Nederburg berpandangan konservatif. la menganjurkan agar sistem perekonomian yang telah diterapkan VOC tetap dipertahankan.
2). Van Hogendorp berpendirian sangat liberal. Ia menganjurkan agar masalah pemerintahan dipisahkan dengan masalah ekonomi.
Perbedaan pandangan antara dua tokoh tersebut diselesaikan melalui Charter 1804, yang merupakan kompromi dari dua pendirian tersebut. Isi pokok charter tersebut adalah kebijakan-kebijakan lama yang masih dipandang baik perlu dipertahankan dan bila perlu akan diadakan perubahan-perubahan.
Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)
Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Prancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninknjk Holland (Kerajaan Belanda). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda.
Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa di India, Napoleon membutuhkan orang kuat yang berpengalaman milter untuk mempertahankan jajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia.
 |
| Herman W. Daendels |
Herman Willem Daendels memulai karirnya di kota kelahirannya Hattem, Belanda sebagai pengacara. Pada tahun 1794, ia bergabung dengan tentara Prancis yang masuk ke Belanda sebagai brigadir. Ketika sebagai Letnan Jenderal ia beralih ke Bataafsc Republik dan ikut dalam perebutan kekuasaan pada tanggal 22 Januari 1798.
Daendels mulai menjalankan tugasnya di Indonesia pada tahun 1808 dengan tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dalam masa pemerintahannya sebagai Gubernur Jenderal (1808-1811), ia membuat suatu kebijakan yang kontroversial yaitu pembuatan jalan sepanjang Pulau Jawa mulai dari Anyer hingga Panarukan hingga menelan banyak korban.
Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendels
Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Ia juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya ia bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya.
Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut:
Bidang Birokrasi Pemerintahan
a. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe.
b. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur dikepalai oleh seorang residen (prefek) yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.
c. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.
Bidang Hukum dan Peradilan
a. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan:
- Pengadilan untuk orang Eropa.
- Pengadilan untuk orang pribumi.
- Pengadilan untuk orang Timur Asing.
Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.
b. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.
Bidang Militer dan Pertahanan
Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah berikut ini:
a). Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian.
b). Menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang.
c). Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena ia tidak dapat mengharap lagi bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris di lautan.
d). Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
Bidang Ekonomi dan Keuangan
a. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
b. Mengeluarkan uang kertas.
c. Memperbaiki gaji pegawai.
d. Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
e. Mengadakan monopoli perdagangan beras.
f. Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
Bidang Sosial
a. Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
b. Perbudakan dibiarkan berkembang.
c. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
d. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
Akhir Kekuasaan Herman Willem Daendels
Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1). Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa.
2). Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.
3). Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
4). Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan perang di Rusia.
Ketika Inggris menyerbu Pulau Jawa, pengganti Daendels, Gubernur Jenderal Janssens, tidak mampu bertahan dan terpaksa menyerah kepada Inggris. Setelah ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811, maka berakhirlah masa penjajahan Belanda - Prancis di Indonesia. Baca selanjutnya: Kala Inggris Berkuasa di Bumi Nusantara
Genrerating Link.... 15 seconds.
Your Link is Ready.
